Pembodohan dan kebodohan Rakyat

Teluk Kuantan, hari ini adalah hari pesta rakyat Indonesia dalam memilih anggota DPRDII, DPRDI, DPR dan DPD, yang merupakan wakil mereka, tetapi bagi gue tidak, mereka bukan mewakili gue tetapi mewakili dirinya, kerabat, saudara, golongan dan partai-nya.

gue merasa hari ini buka pesta bagi rakyat tetapi pesta bagi yang terpilih dengan berbagai cara untuk duduk di kursi malas dan pesta bagi Rumah Sakit Jiwa untuk mereka yang tidak terpilih serta tali, mobil, jurang, minuman keras, narkoba, dan para bank dan para penagih utang....

dan ini merupakan pesta pembodohan dan kebodohan bagi rakyat yang terulang tiap tahunnya dan tidak akan berubah.

Proses pembodohan terhadap rakyat adalah budaya warisan kolonial zaman penjajahan, dan prores itu harus dihentikan. Apalagi sistem pembodohan zaman orde baru sangat subur saat itu, hingga masuk dalam pendidikan formal dan lingkungan aparat pemerintahan.

proses pembodohan terhadap rakyat ini dimulai sejak jaman penjajahan dan di ulang kembali saat orde baru sampai saat ini, kita yang semesti sudah mardeka luar dalam dalam menentukan nasib sendiri sejak di komandangkan teks Proklamasi oleh tokoh kharismatik Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, tetapi mengapa kita terus dijajah tidak oleh negara lain tetapi oleh bangsa sendiri.

kapan ya kita merasa kemerdekan untuk menentukan nasib kita sendiri dalam hal pendidikan, informasi, teknologi, dan penerangan atau ketenagaan. mukin hari kiamat kita akan mendapatkannya, selagi pemimpin dan anggota dewan memikirkan dirinya, keluarga, kerabat, golongan serta partainya.







slogan “Gratis Pendidikan dan Kesehatan” oleh salah seorang kandidat Gubernur, menurut Agus, itu adalah sebuah simbol keterbukaan seorang pemimpin sejati yang tidak mau membodohi rakyat, bukan menurut gue, itu merupakan slogan semata tanpa ada pelaksanaan dan hanya untuk mencari massa dan dukungan untuk melenggankan jalannya pemerintahan dia, ini merupakan pembodohan dana kebodohan terhadap rakyat

Pasalnya, selama ini proses pembodohan terhadap rakyat, masih terus berlangsung, sehingga sebagian besar masyarakat tidak pernah tahu, bahwa di Indonesia, pendididkan dan kesehatan harus gratis. “Ini sesuai amanah UUD 1945. Jadi untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik, tentu kita harus bersama-sama memerangi kebodohan dan pembodohan terhadap rakyat, bukan dengan cara membuat papan iklan yang besar-besar di tepi jalan yang isinya "marilah kita berantas kebodohan", itu sebuah kata munafik dan merupakan pembodohan dan kebodohan rakyat yang dibuat oleh-nya, tetapi dengan memberantas pembodohan dan kebodahan pada diri-nya dan pemerintahan-nya terhadap rakyat. kami bukan makan slogan atau janji tetapi kami butukan bukti nyata bukan bukti khayal.

Apalagi secara garis besar, ungkap dia, negara sudah menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib dibiayai negara, dan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD, ini berarti boleh lebih dari 20 persen. Atas dasar itulah, seharusunya sekolah dasar , sekolah menengah pertama tidak perlu ada pungutan lagi. “Ini, karena negara sudah menyatakan wajib membiayai,” kilah dia, haha.. hanya kaya munafik yang dibuatnya buktinya 0 (nol) besar.

Namun demikian, pelaksana pendidikan dan para pemimpin, masih melakukan praktik pembodohan. “Bahkan proses pembodohan dilakukan para guru dan kepala sekolah (SDN dan SMPN) dengan bermacam alasan,” tegas dia.

proses pembodohan bisa dihentikan dimulai dari pemimpin-pemimpin di negeri ini, serta ditindak lanjuti masyarakat sendiri.

“Untuk ujudkan itu, tentunya dalam hal ini kita harus memilih pemimpin yang mampu memberantas proses pembodohan itu,” selama masyarakat berkomitmen memilih pemimpin yang membayarnya, -maju tak gentar membela yang bayar-, maka di negeri ini akan selamanya terjadi proses pembodohan dan kebodohan rakyat.

seorang pemimpin yang mampu memberantas proses pembodohan, serta mampu mendobrak dan menggerakan semua elemen di negeri ini, tentu dengan konsep yang jelas. “Jadi konsep perjuangkan pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat , itu adalah sebuah jawaban yang tepat untuk membangun negeri ini lebih baik,” bukan dengan slogan dan janji palsu yang munafik, tetapi bukti nyata dan konkrit.

Karena dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, ini akan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan sehat sebagai modal pembangunan di segala bidang.

tapi pada kenyataannya, kita memang patut prihatin, bahkan teramat miris ketika menyimak bahwa anggaran APBN 2008 soal pendidikan malah diturunkan. Padahal, dengan angka yang 20 persen saja kita tak mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Penurunan anggaran pendidikan tersebut, setidaknya makin menambah banyak anak bangsa di negeri ini menjadi bodoh dan merupakan pembodohan dan kebodohan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat

Keputusan untuk menurunkan anggaran pendidikan, sangat bertolak belakang dengan misi pemerintah yang selalu mengkapanyekan, atau menggaungkan pemberantasan buta aksara, atau wajib belajar sembilan tahun... munafik dan slogan semata yang penting gue tetap berkuasa dan menggumpulkan uang sebanyak-banyaknya.

Celakanya lagi, keputusan itu tak sepadan dengan misi kampanye ibu negara Ani Yudhoyono, berkunjung ke Cina dalam rangka Konferensi Regional UNESCO Untuk Mendukung Pemberantasan Buta Huruf (UNESCO Regional Conferences In Support of Global Literacy. hahaha ... ini pembodohan dan kebodohan rakyat tempatnya, omongan tidak dapat dipercaya.

Dalam pidatonya di hadapan peserta konferensi, ibu Ani secara antusias mengajak para peserta untuk memerangi kebodohan, Meningkatkan kualitas pendidikan dan menjadikan negara-negara berkembang bisa bersaing dengan negara-negara maju, serta menjadikan generasi muda lebih pintar.

Sayangnya, ketika kita sedang asyik memerangi kebodohan, bahkan belum “mentas” dari wajib belajar sembilan tahun, secara mengejutkan pemerintah mengeluarkan kebijakan menurunkan anggaran pendidikan. Tentu saja kebijakan tersebut mematahkan semangat kita semua. Semangat memerangi kebodohan dan semangat masuk sekolah, karena tak ada sekolah yang murah di pumi pertiwi Indonesia.

Seyogyanya pemerintah memperhatikan skala prioritas. Meski prioritas tersebut harus mengorbankan kepentingan sesaat. Kita patut mengambil contoh dari Malaysia, yang 20 tahun lalu generasi mudanya belajar di Indonesia. Kini ilmu yang mereka dapatkan, mampu membangun sebuah negeri yang makmur. Kita pun ketinggalan 20 tahun dari mereka.

Bagaimana hati kita tidak miris, ketika anggaran pendidikan yang semula 11,8 persen turun menjadi 10,8 persen. Penurunan ini, tentu akan berdampak pada mutu pendidikan. Kebijakan tersebut juga dinilai tak sejalan dengan UUD 1945.

Pemerintah harusnya berfikir labih bijak dan berpandangan maju ke depan. Sebab pendidikan menjadi sesuatu yang teramat penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan negara. Dengan anggaran yang 20 persen saja, kita tak mampu menciptakan SDM yang handal. Apalagi nilainya diturunkan. Kenapa semua terjadi? apakah ini hanya mendambah penderitahan rakyat indonesia terlebih anak daerah.. yang membayar serba mahal untuk menjadi orang yang maju, untuk sekolah anaknya aja orang tua harus membanting tulang dam bermandikan keringat darah, terlebih lagi untuk menikmati informati dan teknologi........ ya beginilah jadi orang kecil dan daerah yang sumberdaya alamnya diambil dan dikuras tetapi kebodohan dan pembodohan terus digalakan oleh mereka.

Mari kita belajar dari pengalaman yang tiap tahun yang terjadi di lapangan. Dimana hampir di semua daerah, mulai dari desa sampai kota problematika yang muncul selalu keluhan para orang tua yang tak bisa menyekolahkan anak. Alasan klasik karena mahalnya biaya pendidikan, tidak kebagian bangku sekolah karena daya tampung tak memadai, dan banyak lagi persoalan yang muncul semua ini hanya pembodohan dan kebodohan rakyat oleh pemerintah.

Akankah persoalan yang sama terus terjadi setiap tahun ajaran baru ? Wajar kalau kitapun bertanya, apa misi pemerintah untuk generasi muda mendatang. Ingin menuntaskan wajib bejalar sembilan tahun, atau ingin mengajak anak bangsa di negeri ini menjadi bodoh?

Asalan karena keterbatasan anggaran, demi kebutuhan sesaat, sesungguhnya tak perlu terjadi. Pendidikan lebih penting dari segalanya. Bukankah selalu kita sebutkan bahwa pendidikan adalah tiang sebuah bangsa, dan ilmu adalah harta yang tak bernilai. Lalu kenapa hal yang hakiki ini malah dikesampingkan?

Kalau saja pemerintah punya komitmen kuat untuk memajukan bangsa, janganlah pendidikan yang harus dikorbankan. Tapi pemerintah bisa memenuhi anggaran yang 20 persen itu pemerintah bisa mengoptimalkan penerimaan pajak, pengembalian BLBI dan negosioasi ulang kontrak karya dengan perusahaan asing.

saat ini Panitia Anggaran DPR “unjuk gigi”. Untuk menambah kantong-kantongnya dan tidur soal rakyat ban bangun bila ada proyek pembodohan dan kebodohan rakyat, terlebih soal pendidikan dan kesehatan, mereka bilang itu tidak penting tetapi bila untuk pembodohan dan kebodohan rakyat itu sangat penting yang penting unag masuk. wahai pemerintah dan DPR, pelaku pembodohan dan kebodohan rakyat, tidak usah lagi memasukan anggaran pendidikan 20%, dan kesehatan dalam anggaran APBN, buat aja anggaran tersebut dalam jalan-jalan dan honor kalian, kan lebih enak dengarnya...

untuk memberantas pembodohan dan kebodohan terhadap rakyat tidak bisa dengan hanya anggaran 20%, tetapi seratus persen (100%) dengan perinci sebagai berikut : 40% untuk sekolah gratis, 30% untuk kesehatan gratis, dan 10% untuk penyediaan buku dan fasilitas pemberantas pembodohan rakyat, 10% untuk informasi dan teknologi serta 10% untuk tenaga pendidik dan kesehatan.

ini baru bisa untuk memberantas kebodohan dan pembodohan rakyat yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dan DPR maupun MPR terhadap rakyat dan daerah.

selamat menggulang masa kolonial dengan pembodohan dan kebodohan terhadap rakyat dan daerah bagi pemerintah dan DPR, MPR baru.... dan teruskan misi kalian untuk memperbodohi dan kebodohan terhadap rakyat dan daerah..sukses good luck.